Berkas Kasus Dugaan Korupsi Dana BOS dan BOP SMKN 3 Purworejo Dikembalikan Jaksa, Kerugian Negara Capai Rp1,2 Miliar
Table of Contents
Purworejo, jurnal asia–
Penanganan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di SMKN 3 Purworejo, Jawa Tengah, masih berlanjut. Berkas perkara tersangka berinisial KA yang sebelumnya dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU) dinyatakan belum lengkap.
Kasatreskrim Polres Purworejo AKP Adi Wahyu Nurhidayat menjelaskan, hasil penelitian jaksa menyatakan berkas perkara tersebut masih memerlukan sejumlah kelengkapan. Lalu, jaksa mengembalikan berkas kepada penyidik disertai petunjuk yang harus dipenuhi.
Dengan demikian, penyidik Polres Purworejo saat ini masih berupaya melengkapi berkas perkara sebelum kembali menyerahkannya kepada JPU.
Dari hasil penelitian JPU, berkas perkara dinyatakan belum lengkap atau P-18. Kemudian, ada petunjuk dari JPU kepada penyidik untuk dilengkapi atau P-19," jelas Adi pada Kamis (19/11/2026).
Menurut Adi, setelah menerima pengembalian berkas tersebut, penyidik langsung menindaklanjuti sejumlah petunjuk jaksa. Salah satu langkah yang dilakukan memperbaiki berkas kasus yang menyeret ASN tersebut.
Penyidik berharap seluruh petunjuk jaksa dapat dipenuhi sehingga berkas perkara bisa segera dikembalikan untuk diteliti kembali oleh penuntut umum. Adi mengatakan, penyidik masih fokus melengkapi kekurangan berkas sebagaimana petunjuk dari jaksa.
Setelah seluruh petunjuk dipenuhi, berkas perkara akan segera dikembalikan kepada JPU. "Apabila petunjuk dari JPU telah dipenuhi, secepatnya akan kami kembalikan kepada jaksa penuntut umum," ujarnya.
Kerugian negara lebih dari Rp 1,2 miliar Sebelumnya, Polres Purworejo menetapkan mantan bendahara SMKN 3 Purworejo berinisial KA sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana BOS dan BOP.
Berdasarkan hasil penyidikan, perkara tersebut diduga berkaitan dengan manipulasi laporan kegiatan sekolah. Sejumlah kegiatan dilaporkan seolah-olah terlaksana, tetapi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung operasional pendidikan diduga justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Kasatreskrim Polres Purworejo saat itu, AKP Dwiyono, menyampaikan bahwa dugaan penyimpangan tersebut berlangsung selama dua tahun anggaran, yakni 2023 hingga 2024. Akibat perbuatan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian keuangan lebih dari Rp 1,2 miliar.
Dalam perkembangan sebelumnya, penyidik juga menyatakan masih membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Namun, hal tersebut bergantung pada hasil pengembangan penyidikan. Kasus ini menjadi perhatian karena dana BOS dan BOP merupakan anggaran yang bagi kebutuhan operasional pendidikan.
Penggunaannya semestinya mendukung kegiatan belajar mengajar serta pemenuhan kebutuhan sekolah. "Modusnya adalah memanipulasi kegiatan-kegiatan sekolah. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan operasional pendidikan justru dipakai untuk kepentingan pribadi,” katanya.
Sumber: regional.kompas.com

Posting Komentar