KPK Geledah Enam Lokasi di Sumatera Utara, Dalami Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Jalan

Table of Contents

Sumatera Utara, jurnal asia-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah enam lokasi pada 9-10 November 2026. Penggeledahan ini terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatra Utara (Sumut).

Budi mengatakan penggeledahan dilakukan di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumut dan Kantor Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut.

Kemudian, dua rumah kontraktor pembangunan jalan, rumah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, serta rumah mantan Kepala Satker pada BBPJN Sumut.

Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Juni 2025. OTT tersebut terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN BBPJN) Sumut.

Dua hari kemudian, KPK menetapkan lima tersangka, di antaranya adalah Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar, PPK di Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut Heliyanto, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun, dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.

Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Juni 2025. OTT tersebut terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN BBPJN) Sumut.

Dua hari kemudian, KPK menetapkan lima tersangka, di antaranya adalah Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar, PPK di Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut Heliyanto, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun, dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.


Posting Komentar